oleh

Ada Distorsi Dalam Logika Berpikir Tentang Dasar Bernegara

-Opini-210 views

Logika Berpikir Tentang Dasar Bernegara

Kiranya masih hangat dalam benak dan belum hilang dari ingatan kita semua tentang statemant kontroversi keutua BPIP mengenai Agama dan Pancasila baru-baru ini. Hal tersebut sontar menjadi tranding di media sosial hingga mengundang respon yang beragam dari berbagai kalangan, baik kalangan ilmuan, agamawan, politisi, mahasiswa dan lain-lain.

Dapat kita saksikan dengan seksama berbagai macam repon tersebut. Bisa dengan mudah kita temui di berbagai macam aplikasi media sosial maupun media online yang memuat tentang pernyataan kepala BPIP tersebut. Dan kebanyakan respon yang disampaikan adalah kritikan terhadap pernyataan beliau dengan alasan dapat mengancam kesinambungan bernegara yang berdasar atas Pancasila Dasar Indonesia Merdeka dengan agama sebagai keyakinan mayoritas rakyat Indonesia apabila keduanya dibenturkan dalam satu kerangka berpikir kontradiktif.

Hal ini lantas dengan cepat direspon oleh pemerintah, dan akhrnya kepala BPIP pun menyampaikan klarifikasi atas pernyataanya yang kontradiktif tersebut setelah mendapat teguran dari DPR RI. Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi menjelaskan pernyataannya bahwa yang dimaksud ancaman terbesar Pancasila adalah oknum yang memakai agama secara sempit dan ekstrem. Mereka adalah minoritas yang mengaku mayoritas

Menurut dia, Pancasila jika dilihat dari sumber dan tujuannya bersifat religius. Artinya, kelima sila yang dikandungnya juga ada dalam kitab suci enam agama yang diakui konstitusi Indonesia. Sebagai contoh, perintah berketuhanan dan perintah persatuan juga ada dalam ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu.

Sumber dan tujuan Pancasila itu bukan manusia melainkan nilai-nilai keagamaan. Tapi, untuk mewujudkannya butuh sekularitas bukan sekularisme, kata dbeliau, saat ditemui wartawan di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (12/2/2020).

Belum juga dingin hidangan tentang Agama adalah musuh Pancasila, kini berhembus lagi kabar dari istana tentang rencana kepala BPIP ingin mengusulkan kepada pemerintah agar ucapan salam “Assalamu’alaikum” diganti dengan salam Pancasila. Menurutnya, perlu adanya Salam Pancasila di tempat umum sebagai titik temu di antara salam masing-masing agama di Indonesia. Sebelum reformasi sangat nyaman dengan salam nasional. “Sejak reformasi diganti Assalamu’alaikum di mana-mana tidak peduli, ada orang Kristen, Hindu hajar saja dengan Assalamu’alaikum,” ungkapnya.

Menurut hemat penulis, kiranya jikalau rencana pengusulan kepala BPIP tersebut telah menjadi usulan dan disepakati secara nasional, maka disaat itulah Pancasila berada dititik nadir karena telah direduksi maknanya menjadi sebatas simbolik pluralistik dalam tatanan multicultural masyarakat Indonesia yang heterogen. Mengapa demikian?

Untuk mengurai hal tersebut, penulis mengajak segenap para pembaca yang budiman untuk bersama-sama bernostalgia jauh kebelakang pada masa orde baru yang dipimpin Jenderal Soeharto. Tepatnya di bulan yang sama yakni 19 Februari 1985. Dimana pada saat itu, disahkannya UU Nomor 3/1985 yang mengharuskan Pancasila menjadi azas tunggal.

Hal ini dilakukan guna mendukung program pembangunan dengan konsep dialektik idealistik, sehingga kalangan militer dilibatkan dalam mengawal perencanaan tersebut, maka dibentuklah fasisme militer. Dampaknya ialah terjadi ketidaksepahaman dalam lingkungan militer yang mengakibatkan terjadinya perpecahan didalam militer tersebut. Jika dipandang secara objektif, penerapan Pancasila sebagai azas tunggal berdampak baik mana kala tercermin saat terjadinya penyatuan kembali ikatan yang sempat kendor dikalangan militer. Hal demikian juga dijadikan sebagai langkah strategis untuk memangkas gelombang komunisme yang kala itu tengah menghantam NKRI yang mana moment tersebut dikenang dan diabadikan sebagai hari kesaktian pancasila.

Akan tetapi disisi yang berbeda, pancasila tak sekedar menjdi azas tunggal untuk penyelesaian masalah dikalangan militer ataupun pencegahan terhadap gejolak ajaran komunis semata, lebih dari itu Pancasila dijadikan sebagai azas tunggal sentralistik, digunakan sebagai alat kekuasaan orde baru yang cenderung protektif. Dengan sentralistik Pancasila menyebabkan pemaknaan Pancasila sebagai dasar bernegara menjadi semakin sempit pemaknaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan pancasila sebagai azas tunggal sentralistik menyebabkan terjadinya persoalan yang berlapis pada tatanan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari segi budaya dengan diterapkannya P4 di setiap sekolah sebagai indoktrinasi yang berdampak pada kecendurungan masyarakat Indonesia melihat Pancasila sebagai sesuatu yang sakral semacam agama baru dalam kehidupannya. Penegakan hukum yang cenderung lemah, tidak perlu penulis jelaskan panjang lebar soal contoh-contoh penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila, sebab amat terlalu banyak dan mungkin telah diketahui oleh segenap pembaca. Dan persoalan-persoalan lain yang tak terhitung jumlahnya. Itulah dampak manakala Pancasila yang harusnya menjadi ilmu kehidupan dipolitisasi dan di sempitkan pemaknaannya hanya sebagai alat kekuasaan. Demikianlah orde baru dengan jejak kelamnya.

Menurut hemat penulis, jika demikian hal yang sama ingin dibangun oleh pemerintah di era milenial ini, maka tak menutup kemungkinan lebam-lebam pada luka lama berdarah kembali. Kiranya dipandang perlu untuk ditinjau kembali melalui pengkajian yang lebih dalam jika gagasan tentang Pancasila untuk mengganti salam sebagai simbol pluralistik ingin diberlakukan. Sebab kehadiran Pancasila bukanlah membatasi seluk beluk persoalan agama, justru Pancasila hadir untuk melindungi kemerdekaan dalam beragama dengan cara dan keyakinan agama tersebut masing-masing. Hal demikian kiranya telah terejawantahkan kedalam konstitusi yakni pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa pasal 1: “Negara berdasar atasa ketuhanan yang maha Esa”, dan pasal duanya berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selagi cara yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan prinsip Pancasila Sebagai Dasar Indonesia Merdeka, maka sah-sah saja tidak perlu dipermasalahkan.

Jika menurut kepala BPIP salam pancasila adalah simbol dari toleransi atas pluralistik agar tidak ada ketersinggungan antara umat beragama, maka menurut penulis hal tersebut justru meruntuhkan secara tidak langsung esensi didalam beragama. Dari perumpamaan yang diberikan oleh kepala BPIP bahwa misalkan dalam satu pertemuan, hadir berbagai macam masyarakat dengan beda agama, maka salam pancasila adalah solusi sebagai titik temu antar salam masing-masing agama agar tidak ada sentimental antara satu dengan yang lain. Jika demikian, maka akan timbul pertanyan yang sederhana, yaitu bagaimana jika pada sidang paripurna, atau upacara bendera di istana, atau bahkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada saat mana semua sesi telah selesai tinggal pembacaan do’a saja, maka harus dengan do’a apa atau cara berdo’a yang bagaimana agar menjadi titik temu antar do’a masing-masing agama supaya tidak adanya sentimental antar ummat beragama?

Maka ucapan salam “Assalamu’alaikum” adalah salah satu cara yang diperintahkan oleh agama “Islam” dalam mengawali sebuah pembicaraan atau sapaan terhadap seseorang dengan maksud untul mendo’akan orang terasebut berdasarkan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Maka itulah salah satu cara yang diajarkan oleh agama untuk menghormati agama yang lainnya. Maknanya ucapan salam “Assalamualaikum” adalah cara agama “Islam” dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan cara yang Islami. Salom, dan salam-salam lainnya pun adalah cara dari agama yang lain untuk mengaktualisasikan sikap toleransi yang diwajibkan oleh Pancasila dengan cara yang diyakininya masing-masing. Selagi itu tidak berentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, maka tidak perlu dipersoalkan.

Akhirul kalam, yang ingin penulis sampaikan melalui tulisan yang sederhana ini adalah “Mustahil beragama tanpa subjektifitas, sekalipun kita hidup didalam prinsip dan etika bernegara”
Wassalam..

Oleh: Aburizal K Zainal

Komentar

Berita Terkait