oleh

Agar Lebih Optimal, PC PMII Purwakarta Pinta Bupati Alihkan Bansos ke Alkes

PURWAKARTA – Agar lebih optimal, Wakil Ketua II Bid. eksternal PC PMII Purwakarta Ahmad Syarifudin meminta Bupati Purwakarta melalui Dinas Sosial mengalihkan kembali anggaran bansos covid ke pengadaan alat kesehatan, khususnya rapid test bukan sembako yang akan dititip melalui DPRD

“Rapid test lebih urgent. Pernah gak selama ini Pemkab lakukan test massal covid kepada masyarakat?,” ujarnya,Senin 1 Juni 2020.

Menurut Syarif, berdasarkan info yang diperoleh melalui Medsos Gugus Tugas Covid Purwakarta di akhir Mei, jumlah warga yang telah dirapid tidak lebih dari 4000-5000 orang.Itu pun hanya pada kalangan tertentu. Padalah jumlah warga Purwakarta hampir menyentuh 1 juta orang.

Baca Juga: Bupati Purwakarta Tak Ingin Buru-buru Buka Sekolah

“Bahkan pada saat PSBB, rapid test ini sangat minim dilakukan.Kami justru khawatir angka ODP maupun PDP yang selama ini disampaikan ke publik hanya angka permukaan,” terang Syarif.

Ditambahkannya, sembako juga diperlukan oleh masyarakat. Namun adanya dapur umum yang setiap hari memproduksi 1000 nasi bungkus selama PSBB, adanya BLT dari desa, kabupaten, provinsi hingga pusat sejauh ini sembako dianggap belum lagi urgent. Justru yang harus dipastikan adalah kondisi kesehatan masyarakat.

“Jadi jelas, mana yang harus diisolasi dan mana yang tidak. Rp1,35 miliar itu anggaran besar. Jika dibelikan rapid test berapa banyak warga Purwakarta yang bisa dicek status covidnya. Jangan salah, ketenangan adalah separuh obat. Dan rapid test bagian dari itu,” urai Syarif.

Baca Juga: Miris Melihat Kondisi Jalan Rusak, GPB Pertanyakan DD Sukahaji Subang

Sebelumnya, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Aril menilai kebangetan jika reses DPRD Purwakarta akan menggunakan dana covid. Pasalnya, bansos tersebut sudah jelas peruntukannya. Demikian juga nomenklatur anggaran reses. Jika dipaksakan hal ini berpotensi menjadi temuan hukum disebabkan duplikasi anggaran. Apalagi alokasi anggaran bansos covid yang akan digunakan cukup besar hingga mencapai Rp1,35 miliar. Aril pun menyarakan sembako reses tersebut ditangguhkan.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini mengaku ada agenda reses dalam waktu dekat ini, selain itu ia juga mengakui ada tawaran sembako untuk dibagikan kepada konstituen dari Pemkab Purwakarta. Karena hal itu merupakan hak masyarakat, pihaknya pun mengaku tak bisa menolak. “Itu mah hak dasar masyarakat, apa hak kita menolak?,” jawab Neng.

Liputan: Taofik Haryadi

Komentar

Berita Terkait