oleh

Bawaslu Gelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020

WARTAKAMI – KARAWANG – Dalam rangkaian kegiatan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Tahun 2020 ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang (Bawaslu) menggelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Hotel Brits, Senin (03/08/20).

Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut, mulai dari Hari Senin dan Selasa atau pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2020. Rapat yang dihadiri oleh seluruh Panwas Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dalam pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Karawang.

Kursin selaku Bawaslu Karawang menyampaikan bahwa setiap tahapan pasti memiliki potensi kerawanan pelanggaran. Oleh sebab itu, pihaknya menggelar rapat kerja dengan Panwascam se-Karawang untuk membahas potensi pelanggaran selama Pilkada baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.

“Untuk Karawang ada tiga jenis kerawanan pelanggaran yang paling berpotensi terjadi yaitu penyalahgunaan wewenang karena adanya petahana yang maju, netralitas ASN dan kades serta money politik,” ucap Kursin di sela-sela istirahat rapat kerja penanganan pelanggaran Pilkada Karawang 2020.

Kursin menandaskan, analisa kerawanan ini karena melihat pada Pilkada Jawa Barat dan Pemilu sebelumnya yang masih terdapat beberapa catatan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Karawang.

Oleh sebab itu, lanjut Kursin, pihaknya melatih kembali Panwascam dengan pemberian materi penanganan pelanggaran sesuai aturan karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu Panwascam pada setiap tahapan Pilkada.

“Jadi ketika ada dugaan pelanggaran data awalnya itu pasti masuk ke Panwascam, kecuali ada laporan langsung ke Bawaslu,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk pemberi materi sendiri dari Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Karawang, pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

“Hal itu agar wawasan Panwascam bisa lebih banyak terkait penanganan pelanggaran Pilkada. Ke depan juga kami meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dalam Pilkada,” sambungnya.

Kursin menandaskan, pihaknya juga akan memperhatikan protokol kesehatan demi kelancaran Pilkada. “Jadi kami minta Panwascam juga memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak tertular dalam melakukan pengawasan dan berharap helatan Pilkada 2020 berjalan lancar, damai serta kondusif,” jelasnya.

Penulis: Taofik

Komentar

Berita Terkait