oleh

Dari Tanggal 24 April Larangan Mudik Mulai di Berlakukan

WARTA JAKARTA – Sejak 24 April lalu pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan mudik antar wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, larangan berpergian antar wilayah itu kemungkinan bisa diterapkan hingga akhir tahun ini.

”Kalau mudik Lebaran tentu sampai Lebaran. Tapi kalau situasi dan perkembangan menghendaki pergerakan orang dan barang harus dibatasi, maka bisa diperpanjang,” kata Mahfud melalui sambungan video conference yang disiarkan laman YouTube BNPB, Jakarta, Sabtu (25/04/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah telah menggeser waktu cuti bersama menjadi bulan Desember. Sehingga pembatasan bisa dilakukan hingga akhir tahun. Meski banyak prediksi yang menyatakan pandemi corona akan berakhir pada Juli.

”Karena kalau antisipasi pemerintah kan begini cuti lebaran, cuti hari raya ini akan ditiadakan, nanti dipindahkan ke Desember. Itu artinya antisipasinya sampai Desember. Meskipun di dalam banyak prediksi diperkirakan Juli sudah akan selesai, tetapi kita mengantisipasi itu sampai Desember,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan, larangan berpergian antar wilayah ini bisa diperpanjang seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mahfud mengatakan saat ini pemerintah melihat hingga pandemi corona berakhir. “Dan akan selalu bisa diperpanjang seperti PSBB Jakarta yang diperpanjang. Nanti kalau pada saat diperpanjang masih perlu diperpanjang lagi sampai nanti ada titik minimal untuk dikatakan aman,” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama Mahfud mengatakan, penerapan larangan mudik ini berlaku umum. Menurutnya, peraturan ini tidak hanya berlaku untuk daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kalau pemerintah mengumumkannya umum untuk tidak boleh mudik, tidak ada PSBB atau ada, itu yang diputuskan pemerintah,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan dalam praktiknya, bisa saja diperbolehkan mudik untuk wilayah yang belum terjangkit Covid-19. “Tapi dalam praktik mungkin ada kebijakan yang tertentu di mana orang misalnya di luar Jawa, ada daerah yang belum dimasukin Covid-19 mungkin antarkecamatan atau kabupaten masih aman. Mungkin bisa saja,” ucap Mahfud.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya melarang kegiatan mudik di seluruh Indonesia. Pemerintah dapat melarang pelaksanaan mudik di wilayah manapun. “Tapi intinya pemerintah bisa melarang di manapun, karena itu berlaku bagi seluruh Indonesia. Bisa melarang di manapun,” ujar Mahfud.

Komentar

Berita Terkait