oleh

Dinilai Kurang Optimal, PDI P Kab. Karawang Tolak Keras Perpanjangan PSBB

PDI P Kab. Karawang

WARTA KARAWANG – Setelah melakukan rapat bersama seluruh jajaran pelaku kebijakan, beberapa perwakilan anggota DPRD dan juga para tokoh masyarakat terkemuka. PDI Perjuangan Kabupaten Karawang menyatakan menolak keras perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diputuskan oleh Bupati Kabupaten Karawang pada hari Selasa, (19/5/20).

Hal tersebut dikemukakan langsung oleh ketiga Tokoh Central DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, diantaranya Taufik Ismail atau yang akrab disapa Kang Pipik selaku Ketua DPC, Natala Sumedha selaku Sekjen DPC dan Elevia Krissiani, di Kantor DPC PDI Perjuangn Kabupaten Karawang, Selasa sore (19/5/20).

Baca Juga: Berita-berita Subang Terkini

Menurut Kang Pipik, ada beberapa point yang menurutnya terdapat kerancuan dengan perpanjangan pemberlakuan PSBB jilid kedua ini.
Menurutnya lebih bijaksana jika keputusan tersebut tidak melibatkan pihak luar, tapi dari masyarakat Karawang sendiri.

Kang Pipik menerangkan bahwa di Karawang ini masih ada ormas, partai politik dan tokoh masyarakat yang menurutnya lebih kompeten daripada orang luar.

Ia juga menyampaikan, apalagi Kementerian Kesehatan juga memperbolehkan jika setiap daerah tidak menerapkan PSBB di daerahnya.

“Sepertinya PSBB ini tidak optimal, karena dilihat dari beberapa sisi seperti tuparev masih juga terjadi kemacetan. Apalagi jika melihat pemberian bantuan sembako yang caranya seperti yang salah, masih banyak terlihat kerumunan di setiap pembagian bantuan,” terangnya.

Ia juga menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperhatikan faktor-faktor yang lain terlebihb dahulu, seperti kesejahteraan dan kemampuan ekonomi rakyat kecil.

“Jangan sampai masyarakat bisa terhindar dari Covid-19, tapi masyarakat kecil kelaparan karena kekurangan asupan pangan,” lirihnya.

Natala menambahkan, prosedural dan protokoler di PSBB hingga saat ini menurutnya belum diterapkan dengan baik. “Coba akang lihat di kota-kota lain, protoler kesehatan itu ada tempat cuci tangan, pembagian masker dan lain sebagainya,” tegas Natala.

Baca Juga: Berita-berita Purwakarta Terkini

Natala juga merasa belum pernah mendengar Pemkab Karawang membagikan masker, membuat tempat cuci tangan dan protokoler kesehatan lainnya.

Padahal menurutnya anggaran untuk pencegahan ini sangat besar hingga lebih dari seratus miliar, baru digunakan enam miliar, itu juga baru hari ini bantuan sosial digunakan.

“Untuk apa anggaran sebesar itu baru digunakan, jadi buat apa sampai sebulan lebih hingga hari ini hanya enam miliar yang baru digunakan, masker pun baru dibeli,” sambungnya.

Adapun Elievia menandaskan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Karawang ini bisa belajar dari kota lain yang sudah menerapkan PSBB dengan baik dan benar. “Saya merasa saat ini Pemkab belum konsen dan belum mengetahui, PSBB itu diberlakukan.” Tandasnya.

Baca Juga: Berita-berita Jabar Terkini

Reporter: Taofik Haryadi

Jabar Terkini

Komentar

Berita Terkait