oleh

HMI Cabang Bekasi Soroti Carut Marut Pilwabup Bekasi

-Bekasi-196 views

WARTA BEKASI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi turut mensoroti carut marut dan tarik-menariknya kepentingan politik dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Pasalnya, jika kondisi ini dibiarkan akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Soal Pilwabup ini, tarik menarik kepentingan politiknya kenceng banget, jadi menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi, terutama untuk citra perpolitikan lokal seperti ada pembajakan akhirnya kalau gini,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bekasi, Ahmad Mustofa Kamal, Senin (03/08/20).

Menurut Ahmad bahwa dalam proses Pilwabup kali ini, sangat terasa bukan lagi mengutamakan asas demokrasi yang mementingkan proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang menyaksikan juga ikut lelah akibat polemik Pilwabup yang dipertontonkan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kalau begini kan berantakan, tarik ulur kepentingan politik, nah makanya tokoh, para pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi kiranya udahlah, capek kita nonton dinamika lokal. Ini kan emang dewan sudah kental politiknya, harusnya dewan itu menjaga marwahnya, jangan kemudian disetir orang, lalu ada kekuatan di sekelompok orang untuk memainkan peranan dewan, itu jangan sampai terjadi,” terangnya.

Baca Juga:

Ralat Tanda Tangan Berita Acara Pilwabup, Ketua DPRD Kab. Bekasi Diminta Mundur

Selain itu, lanjut Ahmad, muncul kabar terbaru soal pencabutan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara di Kementerian Dalam Negeri oleh Ketua DPRD. Ia berpendapat bahwa hal tersebut juga ikut menambah kegaduhan perpolitikan di Kabupaten Bekasi.

“Ya akhirnya kan terlihat terburu-buru. Harusnya pimpinan itu ketika diskusi pada saat musyawarah di forum itu, dibaca detail. Pertanyaan-pertanyaan kritis harus diajukan oleh ketua dewan saat pertemuan di Kemendagri itu, sehingga tidak ada pertanyaan seperti ini dengan mencabut apa yang disepakati,” bebernya.

“Ini kan kok udah ada kesepakatan, kemudian muncul lagi polemik baru, ini kan pertanyaan publik, kenapa DPRD mengambil sikap seperti itu,” imbuhnya.

Ahmad berharap polemik ini cepat berakhir. Seluruh pemangku kebijakan dan berkepentingan harus segera duduk bersama membahas langkah yang dilakukan agar tidak menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Penulis: Taofik

Komentar

Berita Terkait