oleh

Inilah Penjelasan Disdukcapil Karawang Bagi Pemohon KK Dengan Melampirkan SPTJM

WARTAKAMI.com – Bagi warga yang hendak membuat Kartu Keluarga (KK) baru bisa menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Hal itu berdasar atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasie) Identitas Penduduk Disdukcapil Karawang Abdul Majid, S.H, M.Si. “Dalam pelaksanaan pendaftaran dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) ada kolom status perkawinan, didalam kolom tersebut tercantum perkawinan tercatat apabila si pemohon melampirkan Akta Nikah/Akta Perkawinan,” ucapnya.

Majid menerangkan, meski tidak mempunyai surat nikah, masyarakat jangan takut tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) baru.

“Tetapi bagi pemohon yang tidak melampirkan akta nikah, jangan khawatir tidak akan memiliki Kartu Keluarga (KK) baru. Pemohon dapat melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) perkawinan yang ditandatangani oleh si pemohon di atas materai Rp6000 dengan 2 orang saksi, maka akan bisa membuat Kartu Keluarga (KK) baru, meskipun status dalam KK perkawinan tidak tercatat,” tambahnya.

Dikatakannya lagi, bagi pemohon pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru yang status sudah resmi bercerai harus melampirkan surat akta cerai dari Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019.

“Berdasarkan ketentuan tersebut khusus pada kolom perkawinan hanya ada perkawinan tercatat, perkawinan tidak tercatat, perceraian tercatat, cerai hidup tidak tercatat, dan cerai mati,” imbuhnya.

Diperjelas Abdul Majid, bagi pemohon Kartu Keluarga (KK) baru meskipun status sudah resmi cerai dan tidak memiliki surat cerai dari pengadilan, Pemohon bisa melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) perceraian.

“Begitu juga dalam perceraian apabila si pemohon dokumen kependudukan KK, maka harus dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama. Dan dalam perkawinan statusnya cerai hidup tercatat. Apabila pemohon tidak memiliki akta cerai tetapi sudah bercerai dapat melampirkan SPTJM perceraian yang ditandatangani oleh para pihak dan 2 orang saksi,” tuturnya.

Majid menegaskan bahwa jika kawin tidak tercatat, maka cerai pun tidak tercatat, hal itu bisa menggunakan SPTJM. Namun jika nikah tercatat, maka cerai pun harus tercatat.

“Jika kawin tidak tercatat maka cerai pun tidak tercatat bisa menggunakan SPTJM. Nikah tercatat maka cerai pun harus tercatat.” Tegasnya melalui pesan WA pribadinya beberapa waktu lalu.”

Penulis: Suryana

Komentar

Berita Terkait