LBH HKTI Terima Undangan Bareskrim terkait PT Sri Rahayu Agung

Pada 6 Mei 2021, pengurus LBH HKTI menghadapi sidang resmi di Mabes Polri yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal dan didampingi Dirtipidum Karo Wasidik. Kabareskrim menyambut kami dengan hangat dan menyambut positif berdirinya LBH HKTI di hadapan LBH HKTI.

Selain itu, tim LBH HKTI menyampaikan lembaga ini untuk membantu petani pada umumnya dan masyarakat umum dalam masalah hukum. Vahmi Wibisono, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Sipil juga menginformasikan secara langsung kepada Kabareskrim bahwa LBH HKTI telah menerima dan menangani kasus pertanahan antara PT. Sri Rahayu Agung dan para petani khususnya masyarakat Kotarih di kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di desa baru Kotarih.

Vahmi Wibisono,S.H.,M.H. Ketua bidang Perdata, Sulaiman Djojoatmojo, S.H.
Vahmi Wibisono,S.H.,M.H. Ketua bidang Perdata, Sulaiman Djojoatmojo, S.H.

Sulaiman Djojoatmojo, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulaiman Wibisono, Sulai Kepala Badan Reserse Kriminal bersama perwakilan petani mengamati masing-masing seluas 2.092 hektar dan 86 hektar yang menjadi subyek perselisihan antara PT. SRA dan petani, serta masyarakat Kotarih.

Sulaiman Djojoatmojo, S.H. Sulaiman Djojoatmojo, S.H. Selain itu, dua orang petani, Narman Purba dan almarhum Jumadi, menjadi korban PT. Sri Rahayu Agung yang baru-baru ini dipenjara karena sengketa PT. Tanah Sri Rahayu Agung. Tanpa dasar atau bukti yang kuat, mereka dengan mudah dipenjara dan sedang menjalani proses hukum.

Vahmi Wibisono, S.H., M.H. Dalam hal ini HGU PT. Sri Rahayu Agung telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2013 dan hingga saat ini hak petani dan masyarakat telah ditolak, yang mengakibatkan sengketa dan konflik lahan.

Kami berharap dengan diangkatnya LBH HKTI sebagai penerima kekuasaan bagi petani dan masyarakat Kotarih, kami akan bekerja untuk merebut kembali tanah bagi petani dan masyarakat Kotarih serta mempertahankan kezaliman yang dilakukan oleh PT. Sri Rahayu Agung melawan petani dan masyarakat perkotaan selama puluhan tahun. Pada tanggal 9 April 2021 lalu terlihat lahan seluas 2.092 hektar dan 86 hektar dengan memperhatikan kondisi jalan, lingkungan, dan lain-lain.

Plang PT Sri Rahayu Agung tetap ditempelkan di puncak HGU yang berhenti beroperasi pada 31 Desember 2013.
Plang PT Sri Rahayu Agung tetap ditempelkan di puncak HGU yang berhenti beroperasi pada 31 Desember 2013.

Selain itu, permasalahan karyawan yang diberhentikan (dipecat) tanpa menerima pesangon saat pandemi Covid 19 tidak manusiawi, dan PT. Kontribusi Sri Rahayu Agung dalam memberikan CSR kepada petani dan masyarakat tidak pernah disalurkan kepada masyarakat sekitar.

Dan, menurut kami, peran Lurah dan Camat, serta instansi terkait kurang proaktif dalam membela kepentingan lingkungan petani dan masyarakat perkotaan; harus proaktif dan berwenang menegur langsung PT. Sri Rahayu Agung karena gagal memberikan CSR kepada masyarakat desa sekitar. Selain itu, kami menduga PT. Sri Rahayu Agung tidak membayar pajak ke daerah atau pemerintah pusat.