oleh

Kabareskrim: Polsek Masih di Perbolehkan Menangani Kasus Hukum

Polsek Masih di Perbolehkan Menangani Kasus Hukum

Warta kami.com- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan Kepolisian Sektor (Polsek) di suatu wilayah masih diperbolehkan menangani kasus-kasus hukum agar terciptanya keadilan di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kabareskrim dalam rangka menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus.

“Polsek boleh melakukan upaya penegakan hukum jika memang dibutuhkan (dalam suatu wilayah),” kata Komjen Listyo Sigit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Diketahui restorative justice atau keadilan restoratif dalam memelihara keamanan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Menurut Listyo, anggota kepolisian di Polsek dalam menangani suatu kasus atau peristiwa hukum berdasarkan keadilan yang dirasakan masyarakat dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum atau ultimum remedium.

“Kan banyak yang kemudian harus kita berikan mungkin ya pemahaman kepada anggota. Karena apapun ceritanya, penegakkan hukum itu ultimum remedium, artinya harus ada kemaslahatan dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Listyo.

Meski demikian, restorative justice diberlakukan bagi kasus yang menyangkut masalah keluarga yang diselesaikan lewat mediasi antar kedua belah pihak akan jauh lebih baik.

“Restoratif justice menjadi penting khususnya bagi kasus-kasus sederhana. Seperti kasus sengketa keluarga yang kemudian kalau itu kita mediasikan dan kita damaikan itu menjadi jauh lebih baik kalau harus kita lakukan penegakan hukum,” ucap Listyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat beraudiensi tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

“Ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar Polsek ya, agar Polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat. Soal kasus pidana nanti ke Polres kota dan kabupaten,” kata Mahfud usai bertemu Jokowi.

Ia mengatakan, hal itu diusulkan dirinya selaku pimpinan Kompolnas agar Polisi mengedepankan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif dalam memelihara keamanan.

Mahfud mengatakan, saat ini kinerja Polsek salah satunya dinilai dari jumlah kasus yang ditangani. Akibatnya, ada potensi mereka mencari-cari kasus yang bisa dipidanakan.

Padahal, menurut Mahfud, tidak semua permasalahan hukum harus dibawa ke ranah pidana. Ia mengatakan, banyak kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP,” ujar Mahfud.

 

Komentar

Berita Terkait