Pengamat: Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tidak Bisa Pembatalan Sepihak

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, harus menepati hasil rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi periode 2017-2022, Rabu (22/7).

Demikian disampaikan Adi Susila, Pengamat Politik Bekasi. Menurutnya, DPRD sebagai unsur daerah berbeda dengan DPR RI yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, jika Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) harus diulang.

Pria yang juga dosen kebijakan publik di Universitas Islam 45 Bekasi itu menilai Ketua DPRD tak bisa sepihak membalikkan hasil rapat sebelumnya. Adi melanjutkan, jika ada poin kesepakatan yang tidak disetujui, harus dilakukan rapat atau rapat lain.

Akibatnya, dia (Ketua DPRD, Red) harus menggelar rapat dan mengundang semua pihak yang menandatangani dokumen untuk hadir, karena tidak bisa memutuskan sendiri, ”jelasnya.

Adi melanjutkan, "Seharusnya, sebelum rapat, Ketua DPRD ada musyawarah." Setidaknya dengan pimpinan DPRD lainnya. Biasanya, Adi menjelaskan, draf pembahasan rapat resmi itu harus dikirim terlebih dahulu.

"Kalau normatif seperti itu, itu hasil undangan resmi." Biasanya, pimpinan dewan dan faksi diinformasikan. Menurut logika saya, seharusnya pimpinan dewan membahas agenda dalam rapat, ”jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan surat sanggahan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi terkait Berita Acara (BA) rapat fasilitasi pengisian sisa masa jabatan Wakil Kepala Staf Bekasi 2017-2022.

Menurut Budi Santoso, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Dalam Negeri, surat perjanjian harus dibacakan terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

Surat Keputusan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari DPP Partai Gerindra.
Surat Keputusan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari DPP Partai Gerindra.

“Sebelum menandatangani surat itu harus dibaca. Dia (Ketua DPRD, Red) melek, betul? Selain itu, hasil rapat sesuai kesepakatan yang dicapai,” kata Budi saat dihubungi Radar Bekasi melalui ponselnya, Senin (27). / 7).

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengaku telah menerima surat sanggahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ia menduga hal itu dilakukan karena ada anggota lain yang tidak setuju dengan hasil rapat di Kementerian Dalam Negeri.

“Mungkin karena keputusan DPRD bersifat kolektif dan kolegial, anggota yang lain tidak mendukung saat menyampaikan hasil rapat di Kemendagri. Dan baru saya terima suratnya,” jelas Eni.

Dia menjelaskan, jika diberi tugas pembinaan, surat itu akan disepakati dulu di tingkat provinsi. “Nanti kami komunikasikan surat itu ke gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelas Eni.

Namun, dia menegaskan, surat sanggahan itu tidak akan berpengaruh pada kesepakatan mengulangi proses Pilwabup. “Tidak bisa begitu, karena proses yang terjadi tidak sesuai aturan. Jadi, cacat prosedurnya. Pilwabup ini hasil kesepakatan berulang,” jelasnya.

Hanya saja Eni belum bisa memastikan kapan proses Pilwabup ulangan akan dilakukan, mengingat tidak adanya batasan waktu. Namun, dia berharap hal itu bisa terlaksana secepatnya.

“Secepat mungkin, tapi tidak ada kendala waktu. Namun, sekarang sudah ada surat sanggahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang artinya prosesnya akan lebih lama,” jelas Eni.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menolak hasil Pilwabup Bekasi yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi pada 18 Maret 2020 dan meminta agar diulang. Karena masih ada beberapa poin yang melanggar aturan.

Sebagaimana tertuang dalam surat BA memfasilitasi rapat untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Beberapa poin disepakati dalam rapat yang digelar Rabu (22/7) lalu di Ruang Rapat Utama Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan isi butir A, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kembali meminta rekomendasi atas dua nama yang sama dari seluruh parpol pendukung, seperti DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, dan DPP Hanura, di dalamnya. jangka waktu maksimal 14 hari kerja dimulai dengan kesepakatan hasil.

Sesuai butir A, Bupati Bekasi mengajukan usulan Cawabup ke DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian, sebagaimana diuraikan pada butir B, DPRD Kabupaten Bekasi kembali menyelenggarakan pemilihan Wakil Bupati dengan menggunakan calon yang diajukan oleh Bupati Bekasi.

Dan, pada butir D, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara tersebut dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Di poin E, Gubernur Jawa Barat mengawasi dan memandu proses yang dijelaskan di poin A, B, C, dan D, serta melapor kepada Menteri Dalam Negeri.

Namun, Aria Dwi Nugraha, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, menilai kesepakatan itu keliru. Sebagaimana tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Plt Sekjen Kemendagri terkait rapat fasilitasi BA untuk mengisi posisi Wakil Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022.

Dalam surat tertanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani sendiri oleh Aria Dwi Nugraha, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Anggota Partai Gerindra ini ingin mencabut dan membatalkan surat perjanjian. Terlepas dari kenyataan bahwa dia mengaku bersalah, dia menandatangani perjanjian itu sendiri.

“Saya tidak dalam keadaan sehat dan tidak benar menandatangani isi BA, mengingat yang tertera pada butir A surat tersebut di atas tidak sesuai dengan yang saya sampaikan saat rapat. Oleh karena itu ijinkan saya mencabut dan mencabut persetujuan saya, Ucap Aria dalam surat tersebut.

Sayangnya, Aria belum bisa memberikan informasi tambahan terkait surat penolakan rapat fasilitasi BA untuk mengisi posisi Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Aria tak menanggapi panggilan telepon dari Radar Bekasi. Terlepas dari kenyataan bahwa nomor telepon aktif.

Sementara itu, juru bicara Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Nyumarno mengaku tidak mengetahui surat sanggahan itu. Ia menyarankan agar langsung menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, sebagai pihak penandatangan surat tersebut.

“Siapapun yang berargumen, kalau Aria, ya untuk Aria. Entahlah,” jawabnya terus terang melalui telepon.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tidak mengetahui surat yang dikirimkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, terkait rapat fasilitasi BA untuk mengisi posisi wakil bupati. Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022.

“Saya belum yakin. Izinkan tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Dedi kepada Radar Bekasi Bekasi, Sabtu (25/7).

Surat tersebut juga tidak bisa dikomentari secara panjang lebar, karena masih menunggu hasil pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dedi membenarkan Kementerian Dalam Negeri kemungkinan akan menyelesaikan surat hasil rapat pekan ini.

“Jadi, kalau laporan saat ini hanya notulen, Kemendagri akan menulis surat berdasarkan hasil rapat. Nanti akan dibuat suratnya dari berita acara. Makanya kita masih menunggu, mudah-mudahan sampai ini. Minggu. Saya tidak bisa berkomentar saat ini, ”katanya.

Sebagai informasi, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media menghadiri rapat fasilitasi untuk mengisi posisi tersebut. Wakil Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022.

Kemudian Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Diantaranya adalah Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.