Restrukturisasi Saham BUMN di konsorsium pengendali kereta cepat Jakarta Bandung

Menurut laporan, KAI memiliki saham mayoritas di PSBI.

  • Pemerintah akan merestrukturisasi saham BUMN dalam konsorsium yang akan mengoperasikan kereta cepat tersebut.
  • KAI akan memegang saham mayoritas, memposisikan kembali WIKA di proyek kereta cepat.
  • Perubahan stok BUMN diyakini tidak akan berpengaruh pada proyek kereta cepat.

Pemerintah sedang mengkaji ulang rencana penataan struktur kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI adalah pemegang saham terbesar PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut sumber pemerintah, perubahan komposisi saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI akan terjadi. WIKA yang saat ini memiliki mayoritas saham PSBI akan menjual sahamnya kepada KAI jelang beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. "KAI akan memiliki saham mayoritas di PSBI," kata sumber tersebut.

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai 25 Maret 2021, di kawasan stasiun dan depo kereta api Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai 25 Maret 2021, di kawasan stasiun dan depo kereta api Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Perubahan struktur kepemilikan saham tersebut merupakan awal dari pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2022. Tempo berusaha mengonfirmasi hal ini dengan manajemen WIKA, KAI, dan KCIC namun tidak mendapat tanggapan. . Begitu juga dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Saat ini WIKA memiliki 38% saham PSBI, sedangkan KAI memiliki 25%. Sedangkan dua BUMN tambahan, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT Jasa Marga Tbk, masing-masing memiliki 25% dan 12% saham perusahaan. PSBI memiliki 60% KCIC. Sedangkan Beijing Yawan HSR Co Ltd memiliki 40% sisanya.

Sebelumnya, Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA, meminta pemerintah mengurangi kepemilikan saham Indonesia di konsorsium KCIC. Usulan itu sebagai tanggapan atas kenaikan biaya kereta cepat yang diduga mengganggu kinerja konsorsium BUMN. "Kami sedang bernegosiasi dengan China untuk mengurangi porsi Indonesia menjadi kurang dari 60%," jelas Agung. "Dengan cara ini, setiap pembengkakan biaya tidak akan berpengaruh pada deposit."

Lokasi pembangunan High Speed Rail Line (KCIB) Jakarta-Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 12 April 2021.
Lokasi pembangunan High Speed ​​Rail Line (KCIB) Jakarta-Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 12 April 2021.

WIKA akan menanggung beban yang lebih besar dari BUMN lain yang tergabung dalam konsorsium jika terjadi pembengkakan biaya dan negosiasi gagal terwujud.

Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 6,071 miliar. Namun, biaya tersebut diyakini telah meningkat sekitar 23% dari nilai aslinya, atau sekitar Rp. 20 triliun. Perluasan tersebut terjadi sebagai akibat dari munculnya berbagai kebutuhan yang tidak terduga selama berlangsungnya proyek. Sesuai kesepakatan, konsorsium akan menanggung seluruh biaya ekspansi.

Menurut Mirza Soraya, Sekretaris Perusahaan PT KCIC, banyak kejadian tak terduga yang terjadi selama proses pembangunan sehingga menambah beban biaya, khususnya di bidang pembebasan lahan dan utilitas.

Pengalihan utilitas yang dimaksudkan, seperti gardu listrik, pipa air, kabel serat optik, atau jaringan utilitas publik lainnya yang digunakan untuk mendukung layanan masyarakat. "Ada proses panjang yang harus dilalui untuk mendapatkan lahan untuk utilitas, dan proses ini memakan biaya," jelas Mirza.

Aditya Dwi Laksana, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Perkeretaapian, menyatakan pengalihan saham WIKA ke KAI biasanya wajar dan tidak menimbulkan masalah baru. Pasalnya, perubahan komposisi saham dilakukan di internal BUMN.

Maket kereta cepat di Halim, Jakarta, 2018. Terowongan Seksi 1 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Maket kereta cepat di Halim, Jakarta, 2018. Terowongan Seksi 1 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Namun, Aditya mencatat bahwa masalah signifikan bisa muncul jika komposisi saham antara PSBI dan konsorsium China berubah, mengurangi kepemilikan nasional menjadi kurang dari 60% atau bahkan minoritas. “Hal ini tentu berdampak pada kemandirian proyek kereta cepat strategis nasional kita,” ujarnya. Pemerintah diharapkan mampu memperhitungkan berbagai risiko secara cermat dan bernegosiasi secara optimal guna mengatasi beban keuangan proyek kereta cepat tersebut.

Sementara itu, KCIC berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama pembangunan proyek kereta api 350 kilometer per jam tersebut. Salah satunya melalui perombakan manajemen pertengahan Maret lalu.

Dwiyana Slamet Riyadi telah ditunjuk sebagai CEO baru KCIC. Sebelumnya beliau menjabat sebagai CEO PT Reska Multi Usaha, anak perusahaan PT KAI. Chandra Dwiputra, mantan Presiden Direktur KCIC, adalah salah satu direktur perusahaan. Tiga kursi direksi diisi oleh Allan Tandiono, Presiden Direktur PT Light Rail Train, dan dua perwakilan Tiongkok dalam kerjasama kereta cepat, Zhang Chao dan Xiao Song Xin.