oleh

Sudah Bekerja Selama 18 Tahun Berujung PHK

WARTA BEKASI – Sudah 18 tahun bekerja di perusahaan, tetapi nyatanya tidak sesuai dengan impian. Begitu yang dirasakan oleh Trinitas Lina, salah satu buruh perusahaan di Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Imbas virus corona atau Covid-19 yang merebak awal Maret 2020 membuat dirinya dan ratusan rekannya dirumahkan. Pihak perusahaan beralasan tidak mendapatkan omzet penjualan selama dua kurun dua bulan.

“Dengan alasan pandemi corona. Dan mereka beralasan tidak dapet omzet penjualan,” beber wanita berkerudung ini ketika berbincang dengan Wartakami, Jumat (1/5/2020).

Karena alasan itu pula, perusahaan di mana dia mengais rezeki pun tutup. Yang pada akhirnya, seluruh pekerja tidak mendapatkan kejalasan mengenai hak dan kewajiban perusahaan.

“Resminya tanggal 10 April 2020, perusahaan tutup. Tapi kita para pekerja masih aktivitas sampai tanggal 15 April karena masih ada pesanan yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Meski masih bekerja, namun hak dari setiap pekerja tidak diperoleh. Karena itu, dirinya beserta teman buruh lainnya mendatangi perusahaan yang merumahkannya itu.

“Iya kami menuntut hak kami dengan cara tetap datang ke perusahaan dengan berharap pihak perusahaan datang menemui kita para pekerja,” ungkapnya.

Niatan sudah beritikad baik, tanpa menggelar aksi, namun dirinya bersama buruh lainya malah mendapatkan kekecewaan, karena pihak dari perusahaan tidak menemui para pekerja. “Malah ditinggalkan. Kami ketika itu menunggu pihak perusahaan yang katanya mau datang, tetapi pada tanggal 18 April tidak ada kejelasan,” bebernya.

Ketika disinggung apakah dirinya sudah mendapaftarkan diri ke kartu prakerja sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo, dia mengaku sudah mengajukan.

Namun demikian, dia menganggap program prakerja sulit diakses. “Sudah mengajukan, tapi susah, itu juga nanti di seleksi,” cetusnya.

Kemudian dia mencontohkan dalam mengakses video dalam paket yang disediakan Program Kartu Prakerja, dirinya justru harus mengeluarkan uang untuk membeli paket data internet. “Kita tidak tahu berapa paket datanya yang terpotong. Kita juga gak tau apakah bisa lolos karena setahu saya memang ada seleksi,” ungkapnya.

Diketahui, bagi peserta pra kerja akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp3,55 juta ketika diumumkan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja. Namun, peserta hanya bisa menggunakan dana sebesar Rp1 juta dulu untuk mengikuti pelatihan.

Karena itu, dia berharap program Kartu Prakerja yang melibatkan Kementerian Tenaga Kerja memiliki data valid, paling tidak untuk data tenaga kerja korban pemutusan hubungan kerja.

Terlebih, katanya, Kementerian Tenaga Kerja memiliki dinas-dinas di kabupaten/kota yang dapat menyediakan pelatihan, sehingga tidak diperlukan penyedia jasa pelatihan daring yang tidak memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat pelatihan.

Komentar

Berita Terkait