oleh

Tim Gugus Tugas Beberkan Syarat Untuk Kelonggaran PSBB di Jawa Barat

WARTA JAWA BARAT – Dalam upaya penanganan pandemi virus corona, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seluruh daerah di Jawa Barat menerapkan berbagai aturan untuk mendukung PSBB dan menekan penyebaran virus corona sejak PSBB diberlakukan di Jawa Barat 6 Mei 2020.

Sejak PSBB dilakukan di Jawa Barat, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 menuturkan bahwa koordinasi terus dilakukan.

Taka hanya itu, evaluasi terus dilakukan selama pelaksanaan PSBB di Jawa Barat untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Koordinasi dengan semua stakeholder terkait keluar masuknya orang, terutama dari luar negeri yang diperbolehkan secara aturan untuk kembali ke Indonesia harus juga dilakukan. Misal, penjemputan warga negara Indonesia dari Saudi Arabia, Thailand, Australia, dan negara lainnya,” kata Berli dalam siaran persnya, Minggu 10 Mei 2020.

Setidaknya sudah 86 warga Jawa Barat yang dipulangkan dari sejumlah negara dan telah tiba di Indonesia sejak Sabtu 2 Mei 2020.

Setelah berhasil kembali ke Indonesia dan dilakukan proses pemeriksaan di keimigrasian, para warga Jawa Barat tersebut langsung menuju Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar di Kota Cimahi untuk menjalani tes swab, pemeriksaan klinis dan karantina. Hal itu diterapkan untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat.

Selama PSBB Jawa Barat, tim Gugus Tugas Covid-19 juga melakukan tes masif di sejumlah daerah dan melakukan edukasi terhadap masyarakat terutama meningkatkan kedisiplinan di tengah pembatasan.

 “Yang tidak kalah penting adalah kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti imbauan dan peraturan PSBB. Masyarakat harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama PSBB. Jika masyarakat disiplin, target penurunan kasus Covid-19 di Jabar bisa tercapai,” ucapnya dikutip WARTAKAMI.com dari Galamedianews.

Berli menuturkan bahwa PSBB di Jawa Barat bisa dilonggarkan atau relaksasi jika masyarakat bisa disiplin dan pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu mengenai kemungkinan relaksasi PSBB.

 “Sebelum melakukan relaksasi PSBB secara terencana dan terkendali, kami melalui Tim Monev PSBB akan melakukan kajian-kajian komprehensif untuk menilai capaian indikator keberhasilan PSBB. Jadi, tergantung pada hasil kajian tersebut,” ucapnya.***

Komentar

Berita Terkait